Hak Angket dan Mekanisme Pemberhentian Presiden

Share |
05 Maret 2010, 14:39 | dibaca 134476 kali

Pemerintahan SBY sempat “ketar-ketir” ketika meghadapi hak angket yang digulirkan di DPR. Selain itu, para politisi di Senayan juga berinisiatif melakukan hak interpelasi, yaitu hak bertanya tentang kebijakan impor beras. Apa sebenarnya implikasi apabila hak angket dan hak interpelasi terjadi? Mungkinkah Presiden SBY dapat diberhentikan seandainya pengajuan hak angket dan interpelasi itu diterima? Memang,salah satu ciri negara demokrasi adalah ketiadaan kekuasaan absolut bagi penguasa. Artinya, bahkan seorang Kepala Negara sekalipun dimungkinkan diberhentikan dari jabatannya apabila memenuhi persyaratan untuk itu. Kalau hanya adanya pemberhentian Presiden ini yang menjadi tolok ukur demokrasi, mungkin sulit mencari tandingan negara “sedemokratis” Indonesia. Mayoritas Presiden Republik Indonesia turun dari jabatan dengan cara diberhentikan. Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS. Presiden Soeharto diberhentikan setelah berkuasa selama enam periode jabatan oleh MPR. Presiden BJ.Habibie juga berhenti karena pertanggung jawabannya ditolak oleh MPR. Demikian juga dengan Presiden Abdurrahman Wahid berhenti ditengah masa jabatannya oleh MPR karena dianggap melanggar UUD dan GBHN Republik Indonesia. Lantas bagaimana mekanisme pemberhentian Presiden setelah UUD 1945 mengalami amandement? Tulisan ini mendiskusikan hal itu [...]

ADALAH Wollin yang menyatakan ada empat syarat bagi suatu negara untuk dapat dikategorikan konstitusional. Pertama, para pejabat pemerintahan menduduki jabatannya melalui prosedur yang syah. Kemudian, adanya lembaga pengontrol yang ketat terhadap pelaksanaan jabatan itu. Ditambah lagi adanya lembaga yang dapat menjamin tanggung jawab dan pertanggungjawaban pegawai pemerintah. Akhirnya, harus adanya sistem hukum yang menjamin pelaksanaan hak-hak rakyat.

Rasa-rasanya, apa yang dikemukan oleh Wolin diatas telah sepenuhnya dijamin oleh konstitusi negara kita. Memang untuk waktu yang lama negara kita tergolong tak begitu aware dengan keberadaan konstitusi sendiri. Untuk waktu yang lama, UUD 1945 digunakan sebagai alat bagi pemerintah untuk melegitimasikan dan sebagai jastifikasi terhadap berbagai kebijakan yang menyimpang sekalipun. Apakah selama ini tidak menyimpang kalau seorang Presiden Republik Indonesia dapat dipilih kembali untuk jabatan berikut dan tidak ada yang berani mempersoalkan untuk keberapa kali seorang Presiden boleh dipilih? Walhasil Presiden Soeharto berhasil menjabat untuk enam periode. Jelas, kalau tolok ukurnya ”kehendak rakyat” maka sulit dicarikan alasan pembenar mengapa Presiden Soeharto waktu itu ”dipilih” untuk berkali-kali. Memang akhirnya beberapa Presiden kita diberhentikan oleh lembaga tertinggi negara. Namun itu terjadi setelah negeri ini mengalami chaos yang sedemikian rupa. Ketika itu Presiden kita dipilih oleh sejumlah orang yang dianggap mewakili rakyat yang duduk di Lembaga Perwakilan Rakyat. Berlaku indirect election.

Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan RI, terjadi reformasi yang merubah pula UUD 1945. Diantara perubahan yang prinsip adalah cara pemilihan kepala negara. Dalam Pasal 6A (1) UUD 1945 dituliskan: ”Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat..” Sebelum dilakukan perubahan atas UUD 1945 memang seorang Presiden dipilih oleh para wakil rakyat yang duduk di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang ketika itu merupakan lembaga tertinggi negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6(2) yang menentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. Selama ini, sebagaimana sejarah ketatanegaraan yang dipertontonkan kepada bangsa Indonesia, kita telah menyaksikan bagaimana mekanisme pemberhentian seorang kepala negara yang dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bagaimana mekanisme pemberhentian Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat?

Konstitusi kita yang diamandement secara tegas mengatur soal berapa kali seorang Presiden dapat dipilih kembali. Pasal 7 UUD 1945: ”Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Ketentuan yang tegas ini diperlukan agar tidak terjadi kepala negara yang semena-mena sebagaimana pernah terjadi dalam sejarah kita.

Interplasi dan Angket

Memang beralasan kalau Presiden SBY ”ketar-ketir” dan dengan segala daya berusaha menggalkan hak interplasi dan hak angket yang dimiliki oleh para anggota DPR. Memang secara yurisid hak interplasi dan hak angket tidak memiliki keistimewaan, namun secara politis kedua hal ini memiliki dampak yang luas. Boleh jadi kejatuhan seorang Presiden memang diawali oleh adanya gerakan interplasi dan angket.

Secara yuridis dapat dijelaskan bahwa hak interplasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaannya disuatu bidang yang mempunyai dampak luas terhadap masyarakat. Badan eksekutif wajib memberikan penjelsan dalam sidang pleno. Penjelasan ini kemudian dinilai oleh para anggota DPR yang mungkin diakhiri dengan pemungutan suara tentang apakah penjelasan pemerintah tersebut dinilai memuaskan. Dalam soal kebijakan SBY yang dimintai penjelasan adalah kebijakannya yang melakukan impor beras. Untung upaya interplasi ini berhasil digagalkan karena apabila interplasi berhasil maka dapat menjadi titik awal dari ketidakpercayaan badan legislatif terhadap pemerintah yang sedang berkuasa.

Bagaimana dengan hak angket? Hak angket adalah hak anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampakluas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Guna melakukan penyelidikan ini dapat dibentuk suatu panitia angket yang kemudian melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota badan legislatif lainnya agar pendapat soal itu mendapat perhatian dari pemerintah.

Alasan Pemberhentian Presiden

Pada masa pemerintahan lalu, terutama ketika gencar-gencarnya dilakukan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), jangankan mempersoalkan bagaimana cara pemberhentian Presiden, mempertanyakan sampai berapa kali kita memilih Presiden yang sama saja bukan main takutnya. Semakin demokratis suatu negara, semakin transparan pula yang harus dilakukan pemerintah dan semakin tidak pula kita takut mempersoalkan seberapa lama seorang kepala negara boleh memimpin negeri ini.

Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely. Saya tergolong rajin mengutip pendapat Lord Acton ini karena memang masih relevan hingga hari ini. Seorang kepala negara tidak lepas dari kecenderungan menyalahgunakan kekuasaannya. Oleh karena itu, bukan hanya msa jabatan mereka dibatasi tetapi juga menjadi penting jadinya bagaimana ”memberhentikan” seorang kepala negara yang dianggap memenuhi persyaratan untuk itu. Bayangkan akibat yang ditimbulkan apabila mekanisme pemberhentian seorang kepala negara tidak jelas.

Pasal 7A UUD-1945 berbunyi: ”Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telh melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden” Mengenai persyaratan calon Presiden diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang antara lain mensyaratkan calon kepala negara harus mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan Pasal 7A UUD 1945 tersebut, maka ada lima jenis pelanggaran hukum yang dapat dijadikan dasar pemberhentian seorang Presiden Republik Indonesia. Kelima alasan itu adalah: 1. Penghianatan terhadap negara, 2) korupsi, 3) penyuapan, 4) tindak pidana berat lainnya; dan 5) perbuatan tercela. Selain pelanggaran hukum, seorang Presiden dapat juga diberhentikan karena terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Syarat-syarat seorang calon Presiden ditentukan oleh pasal 6 UUD 1945 dan juga UU No 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kita akan membahas dua alasan pemberhentian Presiden, alasan terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum dan terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.

Alasan terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum yang pertama penghianatan terhadap negara. Wijono Prodjodikoro sebagaimana dikutip Hamdan Zoelva mengemukakn ada dua macam penghianatan: pengianatan intern (hoog verraad) yang ditujukan untuk merubah struktur kenegaraan atau struktur pemerintahan yang ada, termasuk juga tindak pidana terhadap kepala negara. Dengan demikian menyangkut keamanan intern negara. Penghianatan kedua disebut penghianatan ekstern (landverraad) yang ditujukan untuk membahayakan keamanan negara terhadap serangan dari luar negeri. Misalnya memberi pertolongan kepada negara asing yang bermusuhan dengan negara kita. Dalam perkembangannya juga terkait dengan kejahatan penyebaran ajaran komunisme, keinginan meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara serta kejahatan terorisme dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang terkait dengan keamanan negara.

Mengenai kategori terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum kedua yaitu korupsi, secara tegas telah diatur dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Bahkan soal korupsi diatur secara tegas dan rinci oleh undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 (1): ”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara…” Pasal 3: ”Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara…”

Sehubungan dengan tindak pidana penghianatan negara dapat kita lihat didalam Penjelesan Pasal 6 Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam peraturan ini ditentukan bahwa yang dimaksud dengan tidak pernah menghianati negara adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar UUD 1945.

Sedangkan alasan dikarenakan Presiden terbukti melakukan tindak pidana berat lainnya dan istilah perbuatan tercela tidak diberikan pengertian ataupun penjelasan dalam UUD 1945. Salah satu aturan yang dapat menjadi pedoman adalah Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dalam Pasal 10 (3) butir c menyatakan: ”tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” Sedangkan butir d menyatakan: ”perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Mekanisme Pemberhentian Presiden

Mantan Presiden Abdurrahman Wahid hingga hari ini ngedumel menyatakan bahwa pemberhentian beliau sebagai Presiden RI tidak syah dan inskonstitusional. Demikian juga dengan pemberhentian Soeharto sebagai Presiden. Ada perdebatan panjang memang, terutama dari yang bersangkutan dan para pendukungnya. Salah satu penyebabnya karena memang tidak ada lembaga pengadilan yang menilai secara hukum, bukan secara politik, untuk membuktikan apakah benar telah cukup alasan yuridis untuk memberhentian seorang kepala negara. Hal ini dikarenakan, alasan politik tidak saja relatif ”gampang diperoleh” tetapi juga tidak jelas tolok ukurnya. Artinya, selama ini semata-mata hanya ada proses politik yang berlangsung dilembaga perwakilan rakyat. Kita bersykur bahwa perkembangan hukum tata negara kita melahirkan suatu ”pengadilan untuk Presiden” yang dikenal dengan sebutan mahkaman Konstitusi.

Tengok saja kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 10 (2) UU No 24 tahun 2003, yaitu: Mahkamah Kosntitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD negara Republik Indonesia tahun 1945.

Mengenai mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden secara lebih rinci dijelaskan dalam Pasal 7B UUD 1945. Pasal ini menentukan tata cara pemberhentian Presiden yaitu usul pemberhentian diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan terlebih dahulu mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela.

Memang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa wewenang Mahkamah Konstitusia sebagaimana diatur dalam Pasal 10 (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden.

Apabila dalam penilaiannya Mahkamah Konstitusi menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah sesuai dengan pendapat dan sebagaimana yang dituntut oleh DPR, maka keputusan itu telah final. Pasal 10 (1) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Namun yang harus difahami bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final tersebut tidak dalam arti dan dalam rangka memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dadalah alam konteks tataran hukum yaitu pembuktian hukum mengenai bersalah tidaknya Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ini berarti, siapa saja diantara keduanya yang bersalah secara hukum maka kepada yang bersalah apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dijadikan dasar oleh DPR untuk meminta MPR memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui sidang paripurna istimewa. Terjemahan sebaliknya, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut tidak bersalah maka seharusnya mereka tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya.

Atas dasar semua yang diuraikan diatas, berarti ada tiga proses yang harus dilalui dalam memberhentikan Presiden menurut UUD 1945. Ketiga proses itu adalah penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi dan penilaian serta keputusan oleh Majelis permusyawaratan Rakyat. Keputusan MPR atas usul pemberhentian harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.

Perubahan yang terjadi terhadap UUD 1945 memberikan kejelasan kepada kita tentang mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ini tentu saja baik untuk semua. Bagi seorang Presiden akan ada kepastian hukum soal mekanisme pemberhentiannya. Selama ini pemberhentian presiden semata-mata hanya melalui mekanisme politik. Bagi rakyat, ada jaminan bahwa bahkan seorang kepala negara sekalipun sangat mungkin diberhentikan dari jabatannya apabila terbukti melanggar komitmen politik dan melanggar hukum. Pertanyaannya, apakah justru kini pemberhentian Presiden menjadi tambah sulit dan berbelit karena harus melalui mekanisme hukum. Bukankah justru mekanisme hukum inilah yang seringkali berbelit-belit dan tidak pasti di negeri ini. Siapa tahu justru dimasukkannya ”alasan dan harus adanya pembuktian hukum” ini justru sebagai suatu kemenangan dari upaya mempersulit pemberhentian seorang Presiden. Mungkin pemberhentian melalui mekanisme politik justru lebih gampang dilakukan. Idealnya, tak soal apakah pemberhentian kepala negara karena alasan politik atau disebabkan alasan hukum. Mekanisme manapun yang dilalui haruslah atas dasar pertimbangan yang benar. Pertimbangan yang benar hanya mungkin didapat kalau kita memiliki para politikus yang benar dan hukum yang benar pula. Persoalannya, kedua hal inilah yang masih kita idam-idamkan.

Tagged:  Hak Angket, DPR

Leave Your Comment:

grinLOLcheesesmilewinksmirkrolleyesconfused
surprisedbig surprisetongue laughtongue rolleyetongue winkraspberryblank starelong face
ohhgrrrgulpoh ohdownerred facesickshut eye
hmmmmadangryzipperkissshockcool smilecool smirk
cool grincool hmmcool madcool cheesevampiresnakeexcaimquestion


 

 

Comments:

 


kata kata galau kata kata motivasi desain rumah minimalis jual baju korea kacamata online cara cepat hamil cara memakai jilbab