MAU KEMANA FAKULTAS SYARIAH?

Share |
26 November 2010, 18:19 | dibaca 122715 kali

Amzulian Rifai,SH,LLM.Ph.D
Pendahuluan

SEORANG teman yang advokat bercerita kepada saya soal “bobroknya” kondisi hukum dewasa ini. Ia mengeluhkan praktek peradilan yang korup. Mengeluhkan aparat kepolisian yang terkadang diskriminatif hingga ke soal-soal yang tidak layak dikemukakan secara terbuka dalam makalah ini. “Bagaimana dengan kalian para advokat?,” tanya saya. “Apakah kalian tidak korup? Apakah kalian tidak menunjang semakin tidak karuannya praktek peradilan kita…?,” Teman yang advokat itu tidak mampu menyatakan tidak kalau ia adalah bagian dari sistem peradilan yang korup itu [...]
Cerita ringan soal teman advokat tadi hanya sekedar “pemanasan” bagi dimulainya diskusi tentang permasalahan hukum di negeri ini yang sedang berada pada titik mengkhawatirkan. Ditengah situasi dunia hukum yang mengkhawatirkan ini muncul Undang-undang nomor 18/ 2003 tentang Advokat yang membuka pintu bagi para Sarjana Hukum Islam (lulusan fakultas Syariah) untuk bergabung dalam praktek hukum yang tengah “carut-marut tersebut.” Mengapa keterlibatan sarjana syariah ini menarik? Sederhana saja jawabannya bahwa mereka adalah para sarjana agama dengan segala harapan yang ada padanya. Apakah mereka mampu mengubah kondisi hukum yang sedemikian parah? Apakah kurikulum mereka “pas” untuk ikut serta dalam praktek hukum? Sejauhmana mereka harus melibatkan diri dalam praktek hukum, disegala bidang, disegala peradilan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang ingin didiskusikan.
Disamping bermaksud menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas, makalah ini juga mencoba mengupas bagaimana sebagaiknya “tampilan” fakultas Syariah baik dari sisi kurikulum maupun jurusan-jurusan yang mereka miliki. Apa saja yang harus dilakukan apabila ingin menjadi fakultas hukum “kebanyakan.” Namun sebelumnya dibahas mengapa kondisi hukum Indonesia sedemikian parahnya seperti sekarang ini. Saya juga mencoba mengajak para pembaca untuk menganalis kemungkinan adanya upaya “mengsekulerkan” IAIN yang sejak berdirinya bertugas menjadi the guardian of Islam tetapi sekarang digiring untuk menjadi universitas umum seperti kebanyakan sekolah tinggi lainnya.
KEBIJAKAN MASA LALU
Kondisi hukum di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan terutama karena tingkat kepercayaan publik yang sangat rendah terhadap berbagai institusi hukum. Padahal, menurut Alan Rose, sosok institusi hukum sangat penting bagi terciptanya kepercayaan publik. Alan Rose mengemukakan bahwa keadilan diimplikasikan oleh:
consistency, in process and result which means treating like cases alike
a process which is free from coercion or corruption
ensuring that inequality between the parties does not influence the outcome of the process
adherence to the values of procedural fairness, by allowing parties the opportunity to present their case and to answer contrary allegations, and unbiased neutral decision making
dignified, careful and serious decision making
an open and reviewable process.[2]
Kondisi hukum Indonesia yang memprihatinkan saat ini tidak terlepas dari berbagai faktor pada masa lalu yang memang tidak memberikan perhatian yang cukup bagi pengembangan bidang hukum. Dimasa lalu paling tidak ada tiga hal yang berakibat pada kondisi hukum di Indonesia sekarang ini.
a. Hukum terpinggirkan secara kultur
Secara kultur hukum memang terpinggirkan. Hukum tidak dijadikan prioritas apalagi sebagai kebanggaan. Secara sederhana saja dalam suatu keluarga anak-anak jarang diminta atau diarahkan untuk bercita-cita menjadi sarjana hukum. Ketika pembagian jurusan di SMU, yang menjadi rebutan adalah masuk ke bidang ilmu pasti. Ketika kuliah, fakultas hukum juga menjadi pilihan terakhir. Kesan bahwa orang masuk fakultas hukum karena tidak berhasil diterima untuk masuk fakultas-fakultas lain sulit dihindarkan. Persoalan semakin memprihatinkan ketika setelah tamatpun, banyak diantara para calon penegak hukum ini mendapatkan pekerjaannya melalui proses yang tidak wajar. Akibat dari hukum yang dipinggirkan secara kultur ini, hukum menghadapi kendala ketika harus ditegakkan dengan berbagai kelemahan yang ada padanya.
Situasi ini bertolak belakang dengan kultur hukum di negara-negara maju seperti Australia. Bagi masyarakat Australia umumnya hukum telah menjadi kultur. Ini dapat dibuktikan antara lain dengan sikap hidup masyarakat yang senantiasa mengedepankan hukum dalam persoalan yang dihadapi dan tidak adanya sikap diskriminatif dalam penegakan hukum. Kuliah di fakultas hukum menjadi dambaan bagi banyak lulusan SMU, mereka yang berhasil masuk fakultas hukum seringkali dipandang sebagai siswa pilihan karena memang tidak sembarangan orang dapat diterima kuliah di fakultas ini.
b. Hukum terpinggirkan secara anggaran
Penyelenggara negara tidak pula memberikan prioritas pendanaan pada bidang hukum. Prioritas dana justru diberikan bagi pengembangan bidang-bidang IPTEK yang memakan biaya sangat besar. Proyek pengembangan teknologi dirgantara hanyalah salah satu proyek biaya tinggi pemerintah yang ironisnya hingga saat ini belum pula jelas manfaatnya bagi masyarakat banyak. Anggaran bagi kepolisian, kejaksaan, kehakiman bukan menjadi prioritas. Padahal senyatanya semua bidang ini membutuhkan dana yang tidak kecil dalam pelaksanaannya. Dana yang dibutuhkan jauh lebih besar dari anggaran yang tersedia. Sebagai contoh uang lauk pauk bagi seorang narapidana di LP Nusakambangan Rp 2.000/hari. Demikian juga dana operasional kendaraan Patroli Jalan Raya kepolisian yang jauh lebih rendah dari kebutuhan. Akibatnya dapat kita bayangkan praktek apa yang akan terjadi bagi aparat kepolisian yang membutuhkan dana operasional yang memang harus ada.
c. Hukum terpinggirkan secara kekuasaan
Semasa orde baru tidak ada pemisahan yang jelas antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Secara nyata pemerintah seringkali melakukan intervensi terhadap lembaga pengadilan. Untuk tidak menyebut semua, kasus pembangunan waduk di Kedung Ombo Jawa Tengah dan kasus Hanoch Hebe Ohee di Irian Jaya pada masa pemerintahan Orde Baru merupakan contoh dimana pemerintah melakukan intervensi yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip “the rule of law”. Demikian juga dengan praktek hukum di tingkat daerah dimana pemerintah daerah tidak segan melakukan intervensi karena praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Tidak jarang keputusan yang dianggap “sensitif” memerlukan pembicaraan terlebih dahulu pada tingkatan MUSPIDA (Musyawarah unsur pimpinan daerah). Akibat intervensi kekuasaan yang begitu kental pada masa pemerintahan terdahulu, tidak heran kalau pada era sekarang aparat hukum kita belum bersikap mandiri terhadap berbagai tekanan dari lembaga lain karena “legal culture” warisan orde baru tersebut.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat[3] merupakan salah satu undang-undang kontroversial. Dikatakan demikian karena undang-undang ini resmi berlaku setelah diundangkan dalam lembaran negara tanpa ditandatangani (tanpa disahkan) oleh Presiden. Presiden menolak mendatanganinya karena menyamaratakan Sarjana Hukum dengan Sarjana Syariah. Dalam Undang-undang ini Sarjana Syariah diperbolehkan menjadi advokat, yang dianggap akan menambah kacau penegakan hukum di Indonesia.[4]
Perdebatan soal diperbolehkannya Sarjana selain Sarjana Hukum untuk menggeluti profesi Advokat memang seru sebagaimana dikemukakan oleh Hamdan Zoelva, Ketua Panitia Kerja RUU Advokat. Dinyatakan bahwa setelah melalui perdebatan panjang serta proses lobby antar fraksi dan pemerintah, persoalan ini diputuskan pada Rapat Pleno Komisi II bersama Menteri Kehakiman dan HAM dengan mengakomodir usulan diperbolehkannya Sarjana Syariah dan termasuk sarjana dari perguruan tinggi hukum lainnya (termasuk Sarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer dan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian) untuk menjadi Advokat asal lulus seleksi menjadi Advokat.[5]
Pasal 2
(1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
(2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
(3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.
Pasal 3
(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
warga negara Republik Indonesia;
bertempat tinggal di Indonesia;
tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
(2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Penjelasan:
Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “berlatar belakang pendidikan tinggi hukum” adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.
Mau Kemana Fakultas Syariah?
Kondisi hukum Indonesia yang “carut-marut” sebagai akibat kebijakan masa lalu yang terlalu mendewa-dewakan bidang IPTEK dan cenderung mengenyampingkan bidang-bidang humaniora menunjukkan akibatnya yang begitu dahsyat sekarang ini. Kita semua merindukan tegaknya hukum yang benar. Kita ingin sekali proses hukum itu dijalankan atas dasar moral. Tentu saja banyak yang merindukan proses hukum itu menggunakan nilai-nilai agama.
Sebetulnya, diskusi tentang IAIN tidak terlalu mengemuka kalau saja tidak terjadi perubahan-perubahan mendasar terhadap lembaga ini. Beberapa perubahan mendasar diantaranya berubahnya institut menjadi Universitas. “Ribut-ribut” itu semakin mengemuka ketika keluar undang-undang tentang advokat yang memberikan kesempatan kepada para alumni fakultas Syariah untuk menjadi advokat. Tentu saja keluarnya pasal yang memberikan kesempatan kepada para alumni Syariah sejajar dengan para lulusan Sarjana Hukum untuk menjadi Advokat mengundang kontroversi. Diantara kontroversi itu karena fakultas Syariah dianggap tidak cukup membekali para mahasiswanya dalam bidang hukum sekalipun mereka belajar pula beberapa materi hukum. Lebih lanjut, dibukanya kesempatan bagi lulusan Fakultas Syariah, lulusan Perguruan Tinggi Hukum Militer dan Perguruan Tinggi Kepolisian menambah kacau proses penegakan hukum Indonesia yang selama ini saja telah “hiruk pikuk.”
Sehubungan dengan berbagai perubahan IAIN kedepan yang juga mempunyai dampak bagi Fakultas Syariah dan para alumninya, saya memberikan catatan sebagai sumbang saran. Catatan itu baik sebagai tantangan bagi Fakultas Syariah maupun sebagai strategi yang harus dilakukan.
Waspadai Kemungkinan Skenario Besar
Sulit untuk marah apabila ada yang mengatakan bangsa kita tergolong tidak mandiri hampir disegala bidang. Bidang militer kita tergantung kepada banyak negara, terutama Amerika. Penyelenggaraan PEMILU juga tergantung kepada kebaikan negara-negara donor dan LSM internasional. Bahkan ideologi yang kita bangga-banggakan selama ini, Pancasila, juga mengalami kekalahan serius berhadapan dengan ideologi liberalis dan kapitalis. Terjadinya privatisasi perusahaan-perusahaan kita merupakan contoh nyata betapa ideologi Pancasila mengalami kekalahan. Padahal selama ini kita diajarkan bahwa perusahaan tidak semata-mata mencari keuntungan. Itu pula sebabnya kita mengenal Perusahaan Umum, Perusahaan Jawatan yang membawa misi sosial dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diajarkan oleh Pancasila.
Islam menjadi perhatian dunia sejak lama. Namun kebutuhan untuk mengenal Islam lebih dekat adalah sejak tragedi 11 september ketika simbol-simbol kedigjayaan Amerika musnah dalam hitungan menit saja. Serangan kelompok anti Amerika yang terkenal dengan tragedi 11 September merubah wajah dunia. Kemarahan Amerika karena tindakan memalukan ini sungguh dahsyat. Bagi Amerika bukan hanya masalah korban tewas sekitar lebih dari 4.000 orang[6] itu tetapi juga soal pertaruhan nama besar negara adi daya ini. Kejadian tersebut memalukan karena berbagai simbol kedigjayaan Amerika seakan tidak banyak berarti berhadapan dengan strategi para “teroris” yang sangat terlatih. Pentagon sebagai simbol kekuatan militer dunia ternyata tidak mampu menangkal serangan sebuah pesawat komersial. Tidak pernah terduga kalau lambang kekuatan ekonomi dunia berupa gedung kembar World Trade Centre hancur hanya dalam hitungan menit saja.
Amerika dipermalukan dan itu harus dibayar mahal oleh dunia. Osama bin Laden dengan jaringan Al-Qaeda menjadi pelampiasan kemarahan Amerika. Daerah yang diduga menjadi tempat persembunyian Osama di Afganistan mendapat serangan militer secara besar-besaran. Sungguh mengerikan apa yang terjadi di pegunungan-pegunungan Afganistan yang berubah menjadi lautan api. Paling dahsyat adalah apa yang terjadi di pegunungan Tora Bora, tempat yang disangkakan markasnya Taliban. Mereka yang masih hidup juga kehilangan hak yang paling asasi, hak untuk mendapat pembelaan. Ratusan tahanan Al- Qaeda dengan kaki dan tangan dirantai serta mata ditutup dibawa secara paksa ke X-Ray camp di Cuba. Tidak ada satu negarapun, termasuk Inggris dan Australia sebagai sekutu terdekat Amerika, yang mempunyai kebebasan untuk mengetahui apa yang terjadi pada camp tawanan tersebut, sekalipun untuk mengetahui nasib warga negara mereka yang menjadi simpatisan gerakan Al-Qaeda.
Sekilas tidak ada kaitannya antara tragedi 11 September dengan Fakultas Syariah. Tapi kemungkinan itu tetap ada. Islam, setelah tragedi itu, kemudian didekati banyak fihak. Ada yang secara tulus ingin mengenal lebih jauh ajaran agama besar ini. Namun ada juga yang ingin menjinakkan Islam. Mereka faham the guardian of Islam itu berada di pesantren-pesantren. Sudah pasti para intelektual Islam itu berada pula di perguruan tinggi yang namanya Institut Agama Islam Negeri.
Apabila kita melihat sejarah pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam antara lain bertujuan mencetak kader pemimpin Islam bagi perjuangan dan pembangunan bangsa Indonesia. Facri Ali mengemukakan bahwa IAIN itu menjadi jembatan santri kampung masuk kota. Pada awal pendirian IAIN Sunan Kalijaga dinyatakan tujuan pendiriannya agar didapat alumni yang dapat menjadi katalisator priyayi dan kiai, yang selama ini dirasakan terjadi jurang pemisah antara satu sama lain.[7]
Satu misi yang mungkin harus selalu dipegang adalah untuk menghasilkan para intelektual Islam. Misi ini tidak dimiliki oleh universitas-universitas lain. Ini pula yang menjadikan alumni IAIN mampu tidak hanya mempertahankan ajaran-ajaran Islam, mengamalkannya tetapi juga dalam batas-batas tertentu mengembangkannya. Atas dasar itu orang memahami IAIN sebagai tempat berkumpulnya para intelektual Muslim.
Bagi orang-orang tertentu, salah satu cara paling tepat untuk “melemahkan Islam” atau mungkin untuk membuat mereka less militant adalah dengan menggiring IAIN kearah urusan dunia. IAIN harus diajak lebih mengurus masalah-masalah duniawi. Perbaharui kurikulum mereka, berikan mereka dana, libatkan mereka dalam masalah-masalah dunia sebagaimana univerfsitas-universitas pada umumnya. Jika ini tidak diwaspadai, saya khawatir IAIN tidak ada bedanya dengan universitas-universitas pada umumnya. Jika ini terjadi maka tidak ada lagi perguruan tinggi yang berstatus the guardian of Islam. Dalam tahapan ini tentu ada fihak yang diuntungkan. Analisis ini tidak harus diterima secara sempit, namun paling tidak dapat dijadikan bahan untuk bersikap waspada.
Image Tentang IAIN
Dalam upaya merubah tampilan IAIN baik kurikulum, program studi dan kompetensi alumninya, sebaiknya diketahui secara pasti bagaimana image masyarakat terhadap IAIN.
Bagi kebanyakan orang, IAIN adalah lembaga perguruan tinggi yang didalamnya terdapat para intelektual yang faham soal Alqur’an dan Hadist dengan berbagai implikasinya. Secara sederhana bahwa hanya orang yang berlatar belakang agama yang memadai dapat kuliah di IAIN.
Jika tafsiran soal image tentang IAIN ini benar, maka harus digunakan strategi yang tepat apabila ingin menggaet pasar lebih luas. Dengan image tersebut jelas pasar IAIN hanya terbatas terhadap mereka yang memiliki latar belakang Islam yang kuat. Mungkin lulusan MAN atau pesantren-pesantern yang memenuhi persyaratan untuk diterima di IAIN. Persoalannya, dalam dunia yang semakin banyak dihuni oleh masyarakat sekuler ini semakin kecil kemungkinan masyarakat umum tertarik untuk masuk IAIN. Menurut saya, memang tidak harus dipaksa “kelompok umum” ini untuk masuk IAIN. Persoalannya memang, ada kecenderungan bahwa IAIN memang ingin memperluas pasarnya.
Kesiapan
Ada kecenderungan bahwa Fakultas Syariah untuk berdiri “sejajar” dengan fakultas hukum pada umumnya. Jika ini yang diinginkan tentu banyak perubahan dan pembaharuan yang harus dilakukan. Fihak paling bertanggung jawab soal ini adalah lembaga Fakultas Syariah. Sejauhmana kesiapan lembaga ini menghadapi “revolusi” fakultas Syariah? Revolusi itu harus diikuti baik oleh lembaga, para staf pengajar dan para mahasiswa.

Lembaga
Secara kelembagaan, baik Institut maupun fakultas harus mampu berjalan secara beriringan agar mampu mempersiapkan diri dengan baik dengan segala dimensi perubahan itu. Apakah lembaga telah melakukan perubahan-perubahan kurikulum. Apakah telah dilakukan penyesuaian literatur yang relevan sebagai akibat perubahan kurikulum. Apakah telah diadakan persiapan kerjasama dengan fihak relevan agar terjadi adaptasi kurikulum yang berbeda dengan yang dimiliki selama ini.
Selain itu, perubahan manajemen pengelolaan fakultas harus pula mengalami perubahan. Selama ini mungkin manajemen relatif tertutup, pergaulan lebih banyak dengan Institut dan lembaga Islam lainnya. Keterbukaan yang terjadi mengharuskan pula fihak manajemen menjadi lebih terbuka. Pengelolaan manajemen yang profesional sangat diperlukan dalam pengelolaan administrasi akademik, keuangan, kepegawaian dan kemahasiswaan yang memiliki kemampuan manajerial yang handal.

Staf pengajar
Staf pengajar di Fakultas Syariah harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya menghadapi perubahan besar itu. Sejauhmana persiapan yang mereka lakukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang sangat prinsip, dari fakultas yang penuh nuansa agama sekarang harus menjadi suatu fakultas yang mendekati fakultas hukum umum. Padahal jika ilmu hukum pada umumnya yang hendak dikuasai, maka harus terjadi perubahan besar pula dari sisi staf pengajar. Salah satu alasannya karena memang pola fikir dan latar belakang yang memang sangat berbeda dengan seorang Sarjana Hukum.
Staf pengajar yang profesional dan menguasai bidangnya memang syarat utama untuk menghasilkan lulusan yang diharapkan. Para dosen dengan tugas utama mengajar dalam disiplin keilmuan yang benar-benar dikuasainya dan dapat melakukan tugas-tugas yang diemban sesuai dengan disiplin ilmu (hukum) yang dimiliki. Hanya dengan cara ini staf pengajar Fakultas Syariah mungkin dapat menghasilkan lulusan Fakultas Syariah yang siap bersaing dengan para Sarjana Hukum umum.
Khusus Soal Advokat
Peradilan Mana
Berdasarkan Undang-undang Advokat yang ada, tidak ada batasan peradilan mana yang boleh dimasuki oleh para Sarjana Syariah, mulai dari pengadilan Negeri (peradilan umum) hingga ke Mahkamah Agung. Namun saya cenderung para “Advokat Sarjana Syariah” lebih memfokuskan pada Peradilan Agama. Artinya, Peradilan Agama harus “dikuasai” oleh para alumni Fakultas Syariah. Secara teoritis memang sepantasnyalah kalau lingkungan peradilan agama dikuasai oleh para Sarjana Fakultas Syariah.
Bidang Apa
Otomatis apabila peradilan agama sebagai “daerah kekuasaan” para Sarjana Fakultas Syariah, maka bidang-bidang atau perkara-perkara yang menjadi trade mark mereka juga spesifik sifatnya. Sebaiknya perkara-perkara umum seperti mencuri, perbuatan tidak menyenangkan diserahkan kepada para sarjana hukum umum. Diantara bidang yang sebaiknya mereka kuasai adalah sebagai berikut: Bank Syariah. Fahami betul seluk-beluk bank syariah. Dengan cara ini, para pengguna jasa hukum lebih memilih menggunakan jasa para alumni fakultas Syaraiah daripada alumni Fakultas Hukum pada umumnya. Bidang lainnya seperti Asuransi Islam. Asuransi akan semakin mendapat tempat dalam masyarakat Indonesia yang jumlahnya diatas 200 juta jiwa itu. Kesempatan alumni Fakultas Syariah terbuka lebar karena mayoritas dari penduduk sejumlah itu adalah mereka yang beragama Islam. Bidang Perceraian juga khas bagi para Sarjana Syariah. Memang perceraian merupakan perbuatan tidak terpuji, namun realita dalam hidup angka ini terus meningkat. Berbagai implikasi dari perkara perceraian yang seharusnya dikuasai betul oleh para Sarjana Syariah. Perkara-perkara waris cukup menjanjikan. Persoalan waris dalam Islam tergolong rumit yang tidak setiap orang atau Sarjana Hukum mengusainya. “Kapling” ini seharusnya dikuasai oleh para Sarjana Syariah.
Pertanyaannya tentu saja, apakah ada jaminan bahwa para alumni Fakultas Syariah lebih mengusai bidang-bidang tersebut diatas dibandingkan dengan para alumni Fakultas Hukum umum? Semestinya tidak ada jawaban alternatif bagi para lulusan Fakultas Syariah selain “Iya” mereka lebih menguasai. Namun harus diwaspadai bahwa di fakultas Hukum diajarkan Hukum Islam, Hukum Bisnis yang juga belajar tentang Bank Syariah. Kenyataan ini merupakan tantangan yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
Kekuatan Alumni IAIN
Saya tergolong orang yang memiliki harapan terhadap para lulusan Fakultas Syariah. Paling tidak ada dua alasan yang mendasarinya. Pertama, kuat dugaan bahwa para mahasiswa yang masuk ke fakultas ini adalah mereka yang memiliki latar belakang agama relatif baik. Kondisi ini dapat dijadikan modal awal bagi terciptanya alumni yang bermoral. Padahal kita faham, persoalan moral inilah yang menjadikan bangsa kita “begini ini.” Alasan kedua, kurikulum Fakultas Syariah mestinya tetap mencerminkan ajaran-ajaran Islam. Artinya, sekalipun para mahasiswa belajar soal “hukum dunia” tetapi mereka tetap mendapat bekal “hukum akhirat.” Semestinya, dengan dua hal ini menjadikan alumni Fakultas Syariah menjadi “ahli hukum plus.” Ia faham soal hukum dunia dan hukum Tuhan dan diwaktu bersamaan ia diasumsikan memiliki akhlak yang baik. Sekali lagi soal akhlak inilah yang menjadikan negara kita penuh dengan praktek KKN seperti sekarang ini.
Beberapa Strategi
Kalau para pengambil kebijakan di IAIN tetap pada pendiriannya untuk menjadikan Fakultas Syariah seperti fakultas hukum pada umumnya maka beberapa strategi sebaiknya difikirkan. Mungkin beberapa catatan ini dapat dipertimbangkan:
Kaji ulang berbagai jurusan yang ada di Fakultas Syariah. Jurusan-jurusan yang kurang diminati masyarakat sebaiknya ditinjau ulang. Selama ini fokus jurusan yang dikembangkan berkaitan dengan dimensi hukum (fiqh) dan meliputi program studi al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Muamalah, Perbandingan Mazhab, dan Jinayah-Siyasah. Namun dalam perkembangan yang ada, muncul kajian-kajian baru yang berkaitan dengan ekonomi secara umum sehingga dibeberapa Perguruan Tinggi Islam telah terdapat program studi Ekonomi Islam. Mungkin sebaiknya program studi Muamalah dan Sinayah dapat dikembangkan lebih khusus lagi kedalam beberapa program studi dengan memerhatikan kebutuhan pasar. Program studi Muamalah diarahkan kebasis ekonomi, sedangkan Sinayah difokuskan ke bidang sosial politik.[8]
Kaji ulang nama-nama jurusan yang terdapat di Fakultas Syariah untuk lebih menggunakan “bahasa gaul.” Terus terang beberapa jurusan di Fakultas Syariah terasa asing ditelinga. Misalnya, jurusan al-Ahwal Al-Syakhsiyah atau jurusan Jinayah-Siyasah.[9] Konsekuensi dari keinginan menjadi “Fakultas Hukum Umum” maka nama-nama yang digunakan harus “umum” pula. Hal inilah yang saya takuti akan menghilangkan kekhasan IAIN.
Fakultas Syariah khususnya dan IAIN umumnya harus lebih dipublikasikan dalam berbagai bentuk. Publikasi itu dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga ini dalam berbagai media. Staf pengajar dan para mahasiswa secara aktif ikut serta dalam berbagai kegiatan.
Kerjasama dengan fakultas hukum-fakultas hukum yang memang lebih berpengalaman dalam menghasilkan para Sarjana Hukum.
Pelatihan para staf pengajar agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum dan orientasi lembaga yang terjadi.
Pembangunan laboratorium hukum yang representatif agar dapat digunakan oleh para mahasiswa melakukan berbagai simulasi.
Penutup
Saya tidak ragu sebagai fihak yang mendukung diadakannya reformasi program studi, kurikulum dan kompetensi ilmu para lulusan fakultas Syariah, apalagi sekedar memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpraktek sebagai Advokat. Bukankah selama ini banyak juga mereka yang menjadi pengacara merupakan lulusan fakultas hukum dari suatu universitas yang tidak jelas kualitasnya. Apalagi selama ini telah ada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Calon Pengacara Praktek yang memberikan kesempatan kepada Sarjana Syariah untuk menggeluti dunia Advokat.
Namun satu hal yang harus dicatat bahwa orang-orang IAIN sendiri harus menyadari apa tujuan didirikannya lembaga ini. Misi apa yang mereka emban. Apa pula kekhasan mereka agar dapat dibedakan dengan universitas pada umumnya. Jelas harus pula waspada terhadap kemungkinan “skenario besar” yang seringkali baru disadari setelah semuanya terjadi. Hanya dengan faham betul hal-hal ini maka saudara-saudara saya, para pengambil keputusan di IAIN akan dapat dengan tegas berkata: “Terima kasih atas sarannya, kami mengetahui dengan pasti kemana fakultas Syariah ini akan dibawa…!”
Daftar Bacaan
Alan Rose AO, “The Model Judiciary-Fitting in with Modern Government” (1999) 4 The Judicial Review. Journal of the Judicial Commission of New South Wales, p 324.
M.Hadi Shubhan SH MH CN, “Sarjana Syariah tak Layak Jadi Advokat?,” Harian Surya, Internet:http://www.surya.co.id/20062003/12a.phtml.
Hamdan Zoelva, “Undang-Undang Advokat (Bebarapa Catatan Perdebatan di DPR),” Makalah pada Diskusi Anggota ILUNI FH-UI, 22 Mei 2003, p 3.
Ahmad Sutarmadi, “Kompetensi Alumni Fakultas Syariah Sebagai Praktisi” dalam Paradigma Ilmu Syariah. Reformasi Program Studi, Kurikulum, dan Kompetensi Ilmu, Gama Media, Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, p. 170.
Ruslan Daeng Materu, “Wacana Penegmbangan Konsorsium Ilmu Kesyariahan,” dalam Paradigma Ilmu Syariah. Reformasi Program Studi, Kurikulum, dan Kompetensi Ilmu, Gama Media, Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, p. 214-215.
Cholidi, “Menuju Program Studi dan Jurusan pada Fakultas Syariah PTAI yang Berwawasan Pasar dan Masa Depan,” dalam Paradigma Ilmu Syariah. Reformasi Program Studi, Kurikulum, dan Kompetensi Ilmu, Gama Media, Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, p. 25.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Calon Pengacara Praktek.
[1] Staf Pengajar Fakultas Hukum dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya.

[2] Alan Rose AO, “The Model Judiciary-Fitting in with Modern Government” (1999) 4 The Judicial Review. Journal of the Judicial Commission of New South Wales, p 324.
[3] Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.
[4] M.Hadi Shubhan SH MH CN, “Sarjana Syariah tak Layak Jadi Advokat?,” Harian Surya, Internet:http://www.surya.co.id/20062003/12a.phtml.
[5] Hamdan Zoelva, “Undang-Undang Advokat (Bebarapa Catatan Perdebatan di DPR),” Makalah pada Diskusi Anggota ILUNI FH-UI, 22 Mei 2003, p 3.
[6] Hingga saat ini sulit mendapatkan angka pasti soal jumlah korban meninggal dalam tragedi tersebut. Pada 31 Oktober 2001, US Department of State Office of the Historian Bureau of Public Affairs mencatat 5.000 korban meninggal.
[7] Ahmad Sutarmadi, “Kompetensi Alumni Fakultas Syariah Sebagai Praktisi” dalam Paradigma Ilmu Syariah. Reformasi Program Studi, Kurikulum, dan Kompetensi Ilmu, Gama Media, Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, p. 170.
[8] Ruslan Daeng Materu, “Wacana Pengembangan Konsorsium Ilmu Kesyariahan,” dalam Paradigma Ilmu Syariah. Reformasi Program Studi, Kurikulum, dan Kompetensi Ilmu, Gama Media, Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, p. 214-215.
[9] Cholidi, “Menuju Program Studi dan Jurusan pada Fakultas Syariah PTAI yang Berwawasan Pasar dan Masa Depan,” dalam Paradigma Ilmu Syariah. Reformasi Program Studi, Kurikulum, dan Kompetensi Ilmu, Gama Media, Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, p. 25.
 

Tagged:  Fakultas Syariah

Leave Your Comment:

grinLOLcheesesmilewinksmirkrolleyesconfused
surprisedbig surprisetongue laughtongue rolleyetongue winkraspberryblank starelong face
ohhgrrrgulpoh ohdownerred facesickshut eye
hmmmmadangryzipperkissshockcool smilecool smirk
cool grincool hmmcool madcool cheesevampiresnakeexcaimquestion


 

 

Comments:

 
  • The seo faq wrote:
    30 Desember 2013, 17:09

    FAQs make it easy to double up on your keywords without it being seen as blackhat optimization. Just one more reason you should have an FAQ page. You might want to use a keyword question tool to help you identify questions you may have overlooked. http://theseofaq.com/

  • 30 Desember 2013, 17:09

    Yeah, we reached it! So far we’re coming on on target for the budget – will be interesting when we get to Europe though… http://www.globalcruisefinder.com/

  • 30 Desember 2013, 17:06

    Fears are growing that 4m high earners’ pension tax relief will fall victim to political horse-trading within the Coalition Government, as first flagged up in this space last week. http://www.creditexpertguide.com/

  • 26 Desember 2013, 13:46

    This is exactly what I was looking for. Thanks for sharing this great article!

  • 19 Desember 2013, 14:43

    Amazing, it's contain great and unique information. I like to share it with all my friends. Thank You

  • 16 Desember 2013, 15:46

    Absolutely fantastic posting! Lots of useful information and inspiration, both of which we all need! Keep Post ^_^

  • essay paper wrote:
    09 Desember 2013, 16:08

    Blog besar yang ada di sini. Sulit untuk menemukan kualitas yang baik menulis seperti Anda hari ini. Saya benar-benar menghargai orang-orang seperti Anda.

  • acai berry wrote:
    03 Desember 2013, 15:15

    Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, keep your post

  • 01 November 2013, 16:43

    I've found this very interesting and has a good stuff for the readers and designers. I would be glad to recommend the post for its quality content. Nice post.

  • 18 Oktober 2013, 15:40

    Very useful post. You have made some pretty nice views as per the legal implications of autonomic regime.I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. Really its great article. Keep it up. grin



kata kata galau kata kata motivasi desain rumah minimalis jual baju korea kacamata online cara cepat hamil cara memakai jilbab