Peranan Strategis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Share |
26 November 2010, 18:21 | dibaca 297250 kali

Abstrak

Amandemen UUD 1945 membawa perubahan yang prinsip terhadap eksistensi lembaga-lembaga negara. Ada lembaga yang dihapuskan dan ada juga lembaga baru. Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 merupakan salah satu lembaga baru itu.
Eksistensi MK membawa suasana baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam upaya menciptakan proses peradilan yang cepat,murah dan transparan. MK memiliki peranan yang sangat strategis. Apalagi saat ini MK memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa Pilkada disegala tingkatan (provinsi,kabupaten,kota). Peran strategis yang lain bahwa MK-RI memiliki lima fungsi “the guardian” serta kewenangan yang khas pula yang mungkin tidak dimiliki oleh MK negara lain.
MK juga menjelma menjadi lembaga pengadilan yang modern. Misalnya,MK bekerjasama dengan 34 fakultas hukum, termasuk FH-UNSRI, menyediakan fasilitas video conference sebagai antisipasi persidangan jarak jauh,khususnya untuk perkara-perkara sengketa pemilukada. Namun ada juga yang mengkhawatirkan MK menjelma menjadi lembaga superbody [...]
Pendahuluan
Masing-masing negara memiliki modelnya sendiri dalam menyelesaikan persoalan konstitusinya. Ada negara yang melembagakan fungsi pengujian konstitusional itu dalam lembaga yang berdiri sendiri seperti halnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Adajuga beberapa negara tidak membentuk lembaga tersendiri dalam melakukan constitutional review ini, misalnya, fungsi tersebut melekat pada Mahkamah Agung. Bentuk lainnya, tidak menciptakan Mahkamah Konstitusi dan bukan pula memberikan tugas kepada Mahkamah Agung, akan tetapi menyelesaikan constitutional problems dengan cara menugaskan pengujian itu kepada badan-badan khusus dalam kerangka lembaga-lembaga lain, bahkan ada negara yang sama sekali tidak mengenal fungsi semacam itu.[1]
UUD 1945 telah mengalami perubahan yang dilaksanakan dalam satu rangkaian meliputi empat tahap, yang terjadi pada tahun 1999, 2000,2001, dan 2002. Implikasi dari perubahan-perubahan itu adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung didalamnya juga mengalami perubahan secara mendasar. Diantara perubahan itu adalah format kelembagaan serta mekanisme hubungan lembaga-lembaga negara yang ada. Bahkan ada organ negara yang sebelumnya tidak dikenal, justru dibentuk. Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi.
Pasal 24C hasil perubahan ketiga UUD 1945 menjadi dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai organ konstitusional baru yang kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi itu bahkan dilembagakan secara konstitusional sejak Agustus 2003, yaitu dengan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan yang menyatakan: ”Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003.”
Keberadaan MK-RI memberikan nuansa baru yang dapat ditiru oleh peradilan Indonesia lainnya. Proses peradilan yang cepat dan murah serta modern benar-benar diterapkan oleh lembaga ini. Putusan hakim dapat diperoleh segera setelah putusan dibacakan. Disamping itu MK-RI sangat produktif dalam menghasilkan putusan-putusan yang memang dibutuhkan oleh para pihak yang menilai hak-hak konstitusionalnya dirugikan akibat suatu ketentuan undang-undang.
Namun demikian harus dimaklumi bahwa muncul juga penilaian bahwa MK-RI telah menghasilkan putusan-putusan yang kontroversial. Di antara putusan MK yang menimbulkan kontroversi adalah yang berkait dengan kewenangan Komisi Yudisial (KY). Putusan ini mengurangi kewenangan KY dalam hal pengawasan terhadap perilaku hakim. Putusan ini juga diterjemahkan oleh para hakim bahwa KY tidak lagi berwenang memanggil para hakim dalam upaya “menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.”[2]
Masih ada lagi beberapa putusan MK yang ditafsirkan sebagai putusan yang kontroversial. Beberapa putusan itu misalnya menyangkut Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Putusan MK terhadap UU ini juga mengundang polemik tajam. Dalam putusannya itu, MK menyatakan bahwa UU tersebut tidak berlaku lagi sebagai peraturan perundang-undangan. Akibatnya,banyak pihak, terutama LSM HAM, yang menentang putusan MK itu. Demikian juga dengan putusan MK tentang UU Pengadilan Tipikor.
Munculnya putusan-putusan yang dinilai kontroversi inilah menimbulkan pemahaman bahwa MK-RI telah menjlema menjadi superbody yang “seakan-akan” dapat membatalkan undang-undang mana saja.Bahkan terhadap hal-hal yang tidak dimintakan dalam gugatan oleh oleh para pihak juga dimungkinkan diputus oleh MK. Misalnya, soal hakim yang diawasi oleh KY tidak termasuk hakim MK-RI.

Permasalahan
Membicarakan MK-RI bukan hanya menarik tetapi juga sebagai pemicu untuk melakukan kajian yang lebih dalam lagi. Menarik dikarenakan mahkamah ini melakukan berbagai terobosan yang mungkin selama ini “asing,” bahkan oleh kalangan hukum sendiri. Bukan mustahil muncul berbagai permasalahan yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Bagaimana caranya agar MK-RI tidak ditafsirkan sebagai superbody dengan berbagai implikasinya. Penulis membatasi dua pokok bahasan untuk melihat potret MK-RI dalam ketatanegaraan RI. Permasalahan itu sebagai berikut:
Bagaimana peran strategis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, termasuk menunjang kepemimpinan yang sesuai dengan UUD Republik Indonesia 1945?
Apakah yang harus dilakukan agar Mahkamah Konstitusi tidak menjlema menjadi superbody?
Ad 1 Peran Strategis Mahkamah Konstitusi
MK mempunyai peranan yang strategis dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Peran strategis MK tersebut menjelma melalui beberapa aktivitas lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman ini. Diantara aktivitas yang dilakukan MK juga menunjang kepemimpinan yang sesuai dengan UUD Republik Indonesia 1945. Beberapa aktivitas tersebut sebagai berikut:
1.1 Melalui putusan-putusan
Selama ini putusan lembaga peradilan di Indonesia tergolong kering dari berbagai teori hukum, doktrin hukum dan penemuan hukum. Keberadaan MK benar-benar merubah tampilan putusan hakim di Indonesia. Beberapa catatan terhadap putusan-putusan hakimMK:
Mimiliki kualitas yang baik. Selama ini putusan-putusan hakim pengadilan umum tidak menunjukkan kualitas yang diharapkan oleh kalangan akademisi khususnya dan kalangan praktisi hukum umumnya. Selama ini, terutama MK dibawah kepemimpinan Jimly Asshiddiqie, putusan para hakim MK berkualitas tinggi. Banyak doktrin dan berbagai aturan hukum yang dijadikan rujukan. Ada banyak hal yang dapat dipelajari setelah membaca pertimbangan-pertimbangan yang terdapat dalam putusan MK.
Putusan bersifat progresif
Putusan para hakim MK tergolong progresif. Berani keluar dari faham yang secara umum berlaku atau telah dipraktekkan secara terus-menerus. Diantara putusan-putusan yang saya nilai progresif itu antara lain: i) diperbolehkannya calon perseorangan (bahasa sehari-hari: calon independen) dalam pemilihan kepala daerah. Selama ini “sangat tabu” untuk membolehkan calon independen menjadi kandidat kepala daerah. Seolah-olah pencalonan tersebut merupakan hak mutlak parpol. ii) Adanya putusan MK bahwa terpilihnya seorang anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak, tidak lagi atas dasar nomor urut caleg. Suatu putusan yang sangat progresif dan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, iii) Pada 30 Maret 2009 MK membebaskan lembaga survei untuk memublikasikan hasil survei atau hasil jajak pendapat pada masa tenang menjelang pemilu. Bukan itu saja. MK juga membolehkan lembaga survei mengumumkan hasil perhitungan cepat (quick count) sesaat setelah pemungutan suara.
1.2 Melalui proses persidangan
Peran strategis MK juga diimplementasikan melalui proses persidangan yang ada di lembaga ini. MK berhasil menampilkan sosok lembaga pengadilan yang modern. Teknologi informasi (TI) benar-benar dimanfaatkan dalam persidangan MK. Penggunaan video conference adalah salah satu dari bukti pengadilan ini menggunakan proses peradilan yang modern.
Selain itu MK juga menampilkan sosok lembaga pengadilan yang cepat. Jika di pengadilan pada umumnya sulit sekali mendapatkan putusan hakim. Kesulitan yang bahkan dialami oleh para pihak yang berperkara untuk mendapatkan salinan putusan tentang diri mereka. Berperkara di MK salinan putusan dapat langsung diberikan sesaat setelah majelis hakim membacakan putusannya.
MK juga berhasil membuktikan sebagai lembaga pengadilan yang menampilkan proses persidangan yang murah. Bahkan berperkara di MK tidak dipungut biaya (gratis). Walaupun mungkin juga “gratis” ini memunculkan juga persoalan. Akibatnya banyak pihak yang menjadikan judicial review sebagai arena coba-coba terhadap permasalahan yang tengah mereka hadapi atau untuk kepentingan orang lain. Jangan heran kalau beban kerja para hakim MK menjadi sangat berat karena begitu banyaknya perkara judicial review yang masuk ke MK. Sepanjang persyaratan-persyaratannya terpenuhi, misalnya soal legal standing, hakim tidak boleh menolak perkara yang masuk ke MK.
1.3 Melalui jejaring
Peran strategis MK lainnya ditunjukkan melalui aktivitas dengan membentuk para jejaring diseluruh Indonesia, terutama dengan fakultas-fakultas hukum baik PTN ataupun PTS. MK berhasil “mendoktrin” para jejaring ini sehingga MK mendapatkan tempat yang baik diberbagai perguruan tinggi di Indonesia. MK dengan cepat tersosialisasi. Sebagai contoh paling tidak terdapat 34 Pusat Kajian Konstitusi (PKK) yang tersebar di 34 perguruan tinggi seluruh Indonesia dibawah naungan MK. Minimal terdapat dua kegiatan rutin PKK yang didanai oleh MK yaitu penerbitan Jurnal Konstitusi dan Dialog Konstitusi yang merupakan kerjasama MK, PKK dan RRI setempat. Semua dana berasal dari anggaran MK.
Selain itu setidak-tidaknya di 34 perguruan tinggi terdapat fasilitas video conference. Fasilitas VIDCON ini didirikan di setiap fakultas hukum mitra MK, termasuk di Fakultas Hukum UNSRI. Dalam keseharian fasilitas ini dapat digunakan untuk kuliah jarak jauh yang terkait dengan Hukum Tata Negara melibatkan MK dan ke 34 fakultas hukum jejaring MK. Sedangkan untuk kepentingan menyelesaikan sengketa pilkada, fasilitas VIDCON dapat dipergunakan untuk persidangan jarak jauh.
1.4 Melalui publikasi
Harus diakui bahwa peran strategis MK dalam ketatanegaraan Indonesia juga melalui aktivitas publikasi. Selama ini tidak banyak lembaga-lembaga negara, apalagi lembaga negara yang membawahi bidang kekuasaan kehakiman, yang memiliki publikasi dalam jumlah besar. Jikapun ada, publikasinya bersifat terbatas dan “monoton” saja. Mungkin MK menjadi lembaga negara yang bukan hanya paling banyak publikasinya tetapi juga mampu menghasilkan publikasi-publikasi yang memang sangat dibutuhkan oleh mereka yang perlu memahami hal-hal yang terkait dengan Konstitusi. Sebagai contoh, pada masa Jimly Asshiddiqie menjadi ketua MK, setiap hakim MK “diwajibkan” untuk menghasilkan buku. Tentu saja karya terbanyak hasil karya sang ketua pada masa itu.
MK juga sangat agresif menerbitkan berbagai jenis buku yang terkait dengan Hukum Tata Negara. Bahkan UUD 1945 diterjemahkan kedalam bahasa Inggris, berbagai bahasa daerah di Indonesia. Menjadi lebih luas lagi jangkauan publikasi MK ini dikarenakan semua produk buku yang dihasilkan oleh MK bersifat gratis, tidak untuk diperjualbelikan.
Ad 2 Agar Mahkamah Konstitusi Tidak Superbody
Keberadaan MK-RI memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan hukum dan proses peradilan di Indonesia. MK-RI seringkali mempertontonkan peradilan yang cepat, murah dan modern. Namun harus juga diakui ada penilaian dikarenakan beberapa putusan yang dinilai kontroversial maka muncul penafsiran bahwa MK-RI adalah superbody.
Anggapan bahwa MK-RI merupakan superbody hanya suatu “tuduhan” yang belum tentu benar. Tafsiran ini lebih disebabkan karena putusan-putusan MK-RI yang berani membawa dampak yang luas bagi berbagai pihak. Padahal sebenarnya, MK-RI “hanya menjalankan fungsinya” sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Hanya saja, munculnya tuduhan bahwa MK-RI merupakan superbody tentu memberikan akibat yang tidak baik bagi eksistensi MK-RI. Itu sebabnya, paling tidak ada beberapa langkah yang dapat dilakukan agar MK-RI tidak dinilai sebagai superbody.
Pengujian UU terhadap UUD
Penafsiran tidak lebih dari ada tidaknya pertentangan antara materi undang-undang dengan UUD. Tidak lebih jauh. Hal ini penting agar jangan sampai muncul penilaian bahwa MK seakan-akan mengenyampingkan atau lebih powerful daripada lembaga pembuat UU dalam hal ini DPR dan Presiden. Padahal DPR dan Presiden mewakili aspirasi politik yang sangat besar karena dipilih langsung oleh rakyat. DPR adalah representasi rakyat.
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Hanya terhadap lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Dengan kata lain tidak semua lembaga negara dapat bersengketa di MK. Menurut Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 10 Ayat (1) b UU No 24 tahun 2003 dibedakan antara: a) lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 dan b) lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD 1945, tetapi diberikan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya.
Sengketa hasil Pemilu hanya terbatas pada penetapan hasil pemilihan umum yang dilaksanakan oleh KPU yang mempengaruhi perolehan suara pemohon. Sedangkan perselisihan pemilihan umum yang berupa perselisihan yang bersifat administratif diselesaikan oleh Panwaslu dan pelanggaran yang bersifat pidana diselesaikan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum. Memang tugas MK semakin banyak karena UU No 10 tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu yang mengkategorikan Pilkada sebagai regim Pemilu menyebabkan sengketa ini menjadi kewenangan MK
Pembubaran partai politik atas permintaan pemerintah harus dilakukan secara sangat hati-hati. Bukan tidak mungkin baik pemerintah maupun MK-RI berada pada posisi “tidak stabil” untuk mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam pembubaran partai politik. Sebab pada dasarnya pembubaran suatu partai politik oleh pemerintah sangat bertentangan dengan demokrasi. Oleh karena itu harus ditekankan benar bahwa pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan oleh hakim setelah melalui proses peradilan yang karena alasan-alasan hukum dapat dibenarkan.[3]
Putusan yang mengandung Ultra Petita Harus digunakan secara sangat hati-hati. Memang terjadi silang pendapat soal penggunaan ultra petita oleh MK-RI. Jimly Asshiddiqie, mengatakan, boleh saja putusan MK memuat ultra petita jika masalah pokok yang dimintakan review terkait pasal-pasal lain dan menjadi jantung dari UU yang harus diuji itu. Larangan ultra petita hanya ada dalam peradilan perdata. Namun, putusan yang ultra petita sebaiknya dilakukan secara sangat hati-hati agar MK tidak dinilai bias dalam mengambil putusan apalagi yang mengandung konflik kepentingan. Putusan semacam ini hanya dilakukan jika “semata-mata demi” tiga tujuan pokok hukum, yaitu (i) keadilan (justice), (ii) kepastian (certainty atau zekerheid), dan (iii) kebergunaan (utility).[4]
Putusan MK-RI juga memperhatikan skala prioritas. Memang hukum acara MK-RI telah memberikan batas waktu yang jelas terhadap tahapan-tahapan persidangan hingga ke putusan. Namun dalam hal-hal yang mendesak dan agar putusan MK lebih bermanfaat harus juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat terhadap implikasi putusan MK. Sebagai contoh, pada masa lalu MK mengeluarkan putusan yang membatalkan Pasal 316 huruf d UU No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang memberikan peluang bagi partai-partai yang tidak lolos electoral threshold (ET) 3% untuk menjadi peserta Pemilu 2009. Pasal tersebut memberikan keistimewaan bagi partai-partai yang tidak lolos ET karena pasal tersebut membatalkan ketentuan ET 3% yang diatur dalam UU Pemilu sebelumnya, yakni UU No. 12/2003. Dengan demikian partai-partai tersebut otomatis menjadi peserta Pemilu 2009. Persoalannya, putusan MK itu hanya berjarak satu hari saja (10 Juli 2008) dengan penetapan KPU terhadap 34 partai politik peserta Pemilu 2009 (09 Juli 2008). Putusan MK-RI yang hanya terpaut satu hari ini dipandang sebagai ”sia-sia” saja karena MK mengabaikan skala prioritas terhadap kasus penting tersebut. Kedepan, seharusnya putusan-putusan MK bersifat lebih efektif agar tidak sekadar menjadi catatan dalam perkembangan hukum di Indonesia, tetapi tidak dapat dilaksanakan. Bahkan mungkin justru mengakibatkan instabilitas politik.
Mahkamah Konstitusi Tidak Alergi Terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Mestinya kewenangan KY tidak terbatas pada hakim pengadilan umum saja. Pandangan bahwa MK-RI bersifat superbody juga muncul karena “keengganan” lembaga ini menjadi bagian dari pengawasan Komisi Yudisial. Apalagi putusan MK-RI berakibat berkurangnya kewenangan Komisi Yudisial dalam hal pengawasan terhadap perilaku hakim.[5] Dalam rangka adanya check and balances, MK-RI sebaiknya tidak berkeberatan jikapun perubahan UU tentang KY yang akan datang menegaskan bahwa KY-RI juga memiliki kewenangan untuk mengawasi Hakim MK-RI.
Kesimpulan
Mahkamah Konstitusi memberikan warna tersendiri terhadap perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Amandemen UUD 1945 menjadikan HTN Indonesia berubah secara signifikan. Sebagian besar buku-buku Hukum Tata Negara yang beredar tidak relevan dan tidak sejalan dengan perubahan yang diakibatkan oleh amandemen UUD 1945 tersebut. Kekurangan ini ditutupi oleh publikasi dan aktivitas MK.
Mahkamah Konstitusi telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia. Lembaga ini menunjukkan peranan strategisnya, termasuk menunjang kepemimpinan yang sesuai Dengan UUD 1945. Walaupun sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir memunculkan kekhawatiran bahwa lembaga ini menjelma menjadi superbody. Di negara demokrasi, tidak baik jika terdapat lembaga yang super karena superioritas cenderung menciptakan penyalahgunaan kekuasaan. Kita tidak ingin MK menjadi seperti itu sehingga mengurangi peran strategis yang selama ini dimiliki.
DAFTAR BACAAN


Achmad Roestandi, Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006.
AS Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006.
Hamdan Zoelva, Impeachment Presiden. Alasan Tindak Pidana Pemberhentian
Presiden Menurut UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
Jimly Asshiddiqie, Kebebasan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
————————-, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
————————-, Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
[1] Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitutional di Berbagai Negara, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, p 1.

[2] Lihat Pasal 13 Undang-Undang No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
[3] Alasan-alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, bukanlah karena hal-hal yang timbul karena perbedaan pendapat mengenai sikap atau pandangan politik. Diantara alasan pembubaran tersebut ditentukan oleh undang-undang. Misalnya: (i) partai politik dilarang terlibat dalam kegiatan pemberontakan bersenjata yang bertujuan separatis, (ii) partai politik dilarang menyebarluaskan ideologi tertentu yang bertentangan dengan ideologi negara, (iii) partai politik dilarang terlibat dalam kegiatan yang dapat dikategorikan menghianati negara. Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Ke-Empat, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2002, p. 43.
[4] Keadilan itu sepadan dengan keseimbangan (balance, mizan) dan kepa­tu­tan (equity), serta kewajaran (proportionality). Sedangkan, kepastian hukum terkait dengan ketertiban (order) dan ketenteraman. Sementara, kebergunaan diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian hidup bersama. Lihat Jimly Asshiddiqie, Gagasan Dasar Tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi.
[5] Putusan ini mengurangi kewenangan KY dalam hal pengawasan terhadap perilaku hakim. Dalam putusannya, MK berpendapat, pasal-pasal dalam UU KY yang mengatur fungsi pengawasan terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum. Adalah pasal 13 huruf b junto pasal 20 UU KY mengenai wewenang lain sebagai penjabaran pasal 24B ayat 1 UUD 1945 yang dinilai menggunakan rumusan kalimat berbeda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atau rechtsonzekerheid. UU KY terbukti tidak rinci mengatur mengenai prosedur pengawasan,tidak jelas dan tegas menentukan subjek yang mengawasi, apa objek yang diawasi, instrumen apa yang digunakan serta bagaimana proses pengawasannya dilaksanakan.

Tagged:  Mahkamah Kontitusi

Leave Your Comment:

grinLOLcheesesmilewinksmirkrolleyesconfused
surprisedbig surprisetongue laughtongue rolleyetongue winkraspberryblank starelong face
ohhgrrrgulpoh ohdownerred facesickshut eye
hmmmmadangryzipperkissshockcool smilecool smirk
cool grincool hmmcool madcool cheesevampiresnakeexcaimquestion


 

 

Comments:

 
  • DennBop wrote:
    17 Agustus 2017, 18:01

    viagra en canadA? <a href=http://buyviagrahzonline.com/>viagra online</a> <a href="http://buyviagrahzonline.com/">generic viagra</a> reliable viagra online uk

  • DennBop wrote:
    17 Agustus 2017, 17:55

    viagra alternative for men <a href=http://buyviagrahzonline.com/>viagra</a> <a href="http://buyviagrahzonline.com/">online viagra</a> only now generic viagra scam

  • DennBop wrote:
    17 Agustus 2017, 16:44

    viagra 75 m <a href=http://buyviagrahzonline.com/>cheap viagra online</a> <a href="http://buyviagrahzonline.com/">viagra online</a> viagra to sell

  • MoisesBop wrote:
    17 Agustus 2017, 06:36

    cialis-preise 20 mg http://buyxocialishnline.com/ - cilais price <a href="http://buyxocialishnline.com/">cialis online</a> cialis lowest price

  • MoisesBop wrote:
    17 Agustus 2017, 06:20

    buy cheap genuine cialis http://buyxocialishnline.com/ - cilais price <a href="http://buyxocialishnline.com/">buy cialis online</a> cialis online drug store

  • MoisesBop wrote:
    17 Agustus 2017, 04:41

    cialis 20mg price http://buyxocialishnline.com/ - generic cialis <a href="http://buyxocialishnline.com/">buy cialis</a> cialis professional article

  • MoisesBop wrote:
    17 Agustus 2017, 04:22

    just try! cialis in the usa http://buyxocialishnline.com/ - buy cialis online <a href="http://buyxocialishnline.com/">cilais price</a> cheap cialis every day pill

  • MoisesBop wrote:
    17 Agustus 2017, 02:36

    is 40mg cialis safe to take http://buyxocialishnline.com/ - generic cialis <a href="http://buyxocialishnline.com/">cheap cialis</a> cialis online morbidi

  • MoisesBop wrote:
    17 Agustus 2017, 02:33

    cialis paypal ordine http://buyxocialishnline.com/ - cheap cialis <a href="http://buyxocialishnline.com/">cialis buy</a> cialis-preise 20 mg

  • MoisesBop wrote:
    17 Agustus 2017, 02:18

    cialis 40 mg wirkung http://buyxocialishnline.com/ - cheap cialis <a href="http://buyxocialishnline.com/">buy cialis online</a> cialis online in us



kata kata galau kata kata motivasi desain rumah minimalis jual baju korea kacamata online cara cepat hamil cara memakai jilbab